8 September – Hari Literasi Internasional, Namun Jalan Literasi Indonesia Sunyi

8 September - Hari Literasi Internasional, Namun Jalan Literasi Indonesia Sunyi

8 September – Hari Literasi Internasional, Namun Jalan Literasi Indonesia Sunyi

Semenjak 1964, UNESCO menetapkan tanggal itu sebagai Hari Literasi Internasional. Namun, jalan literasi boleh dibilang masih sunyi di Indonesia.

Jangankan untuk mendongkrak minat baca warga, kesejahteraan penulis masih tidak dekat panggang dari api. Boro-boro mematok standar buku berkualitas, penulis buku bisa hidup layak pun butuh keberanian tersendiri.

Kemudian, dalam pekan yang sama dengan peringatan Hari Literasi Internasional pada tahun ini, jagat literasi Indonesia juga malah disentil oleh salah satu penulis produktif kekinian, Tere Liye.

Penulis yang pertama kali mengentak dunia perbukuan dengan novel Hafalan Shalat Delisa itu, lewat akun media sosialn menyatakan menarik diri dari industri perbukuan. Perhitungan pajak yang dikenakan kepada penulis jadi pangkal persoalan.

Pro dan kontra pun sontak bermunculan, termasuk dari kalangan penulis. Namun, Dewi Lestari—pemilik nama pena Dee—mengakui ranah kepenulisan memang sudah jamak dianggap sebagai dunia prihatin.

Pendapatan yang didapat tidak sebanding dengan upaya untuk memunculkan buku berkualitas. “susah mengandalkan hidup dari menulis,” ujar Dewi saat dihubungi melewati telepon.

Sebelumnya, Dewi menulis tidak pendek tidak sempit juga di akun media sosialnya soal polemik yang dimulai dari protes Tere Liye. Dia beri judul statusnya tersebut Royalti dan Keadilan.

Di situ, Dewi antara lain memunculkan ilustrasi penghasilan penulis dari setiap eksemplar buku yang terjual dan hitungan potongan pajak yang dikenakan.

“Genggamlah satu buku dan bayangkan bahwa 90% dari harga banderol yang Kamu bayar dikenal sebagai untuk aspek fisiknya saja. Cuma 10% untuk idenya (bisa 12,5 – 15% kalau punya bargaining power ekstra). Lalu, penulis berhadapan dengan negara. Potongan kue kami yang mungil tersebut dipotong lagi 15 persen, tidak peduli kami hidup seperti burung makhluk halus, wara-wiri untuk penelitian, merogoh kocek untuk tiga ratus enam puluh lima cangkir kopi per tahun, atau apa pun juga. It’s done deal.

Sebab pemotongan itu bersifat langsung, kami tidak bakal pernah mengecap seratus persen penerimaan royalti Lalu, sisanya kami masukkan ke dalam penghasilan tahunan. Bulat utuh menjadi pendapatan kena pajak dan masih harus menghadapi hitungan pajak berjenjang.”

Berlanjut ke pembicaraan telepon, Dewi menyebut butuh enam bulan hingga setahun untuk merampungkan satu buku. Waktu, sebut dia, dikenal sebagai investasi terbesar dari setiap penulis.

Telah begitu, rata-rata pembayaran royalti dilakukan per enam bulan. Jika laku bukunya untuk bisa dapat angka yang, tersebut juga

“Akhirnya, menulis sering jadi kerja sambilan. Buku yang bisa menghidupi tersebut jadi krusial jika penulis mau total dan berdedikasi

Sudah jadi rahasia umum, sesama penulis kerap saling membesarkan hati dengan sanggah, “Menulis merupakan pengabdian.” Namun, menurut Dewi setiap tugas pada dasarnya juga merupakan pengabdian.

“(Tantangannya), masa sih kita tidak bisa makan dari pekerjaan yang kita cintai tersebut?” tanya Dewi.

Selama ini, lantaran sebegitu kecilnya royalti yang mereka dapatkan

Dewi pun mendapati kalau pendapatan sebagai penulis kerap dianggap dan diperlakukan penghasilan pasif. Menurut dia, poin inilah yang jadi pangkal persoalan soal pajak bagi penulis.

Kesepian

Padahal, tren buku cetak di Indonesia masih membukukan pertumbuhan di atas sepuluh persen per tahun, setidaknya menurut Arys Hilman, CEO Republika Penerbit—perusahaan yang pertama kali melejitkan nama dan karya-karya Tere Liye.

“Buku masih dicari orang. Sudah ada perhatian dari Pemerintah, tapi masih parsial pada kementerian-kementerian tertentu,” kata Arys, saat dihubungi melalui telepon, Jumat siang.

Bicara soal buku dan literasi seolah-olah masih jadi urusan kementerian di bidang pendidikan saja. Kalaupun ada instansi lain, kata Arys, paling Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf).

lanjut Arys, literasi sudi ditingkatkan jika maka pengadaan buku di semua daerah wajib berdasarkan kualitas dan menakar minat pembaca.

“(Praktiknya), masih ada perpustakaan cari (buku) sebab diskon tidak rendah. Kalau begitu, siapa yang ingin datang ke perpustakaan

Butuh turun tangannya Kementerian Kampung, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, untuk pemenuhan kebutuhan buku berkualitas di perdesaan. Belum lagi pilihan buku topik agama, buku soal wanita, yang masing-masing ada kementeriannya juga.