Pemerintah Mempertegas Pemerataan Pendidikan Diperlukan Untuk Membentuk Karkater

Pemerintah Mempertegas Pemerataan Pendidikan Diperlukan Untuk Membentuk Karkater

Pemerintah Mempertegas Pemerataan Pendidikan Diperlukan Untuk Membentuk Karkater

Pemerintah mempertegas pemerataan pendidikan diperlukan untuk membentuk sumber daya manusia berkarakter dan berdaya saing. Untuk itu, pemerintah menggenjot kualitas pendidikan dan pelatihan melewati Aplikasi Indonesia Cerdas (PIP).

Deputi Koordinasi Pendidikan dan Agama, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Agus Sartono mempertegas pentingnya peningkatan pemerataan layanan pendidikan, peningkatan kualitas relevansi, dan daya saing, serta penguatan tata kelola pendidikan dan kebudayaan.

Lebih dari tujuh belas juta Kartu Indonesia Pandai (KIP) dalam proses penyaluran kepada anak-anak keluarga tak bisa. Tujuannya, anak-anak itu bisa memperoleh akses pendidikan, baik baku maupun non-formal.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengatakan, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp9.344,2miliar untuk program PIP.

Menurut ia, dana itu tergolong dalam nilai aplikasi dan manajemen penyaluran KIP untuk murid SD, SMP, SMA, dan SMK tahun anggaran 2018.

Data anak-anak penerima PIP yang mempunyai rentang usia 6 tahun hingga 21 tahun diperoleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan berdasarkan pendataan Kementerian Sosial untuk penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).

Berdasarkan laporan pelaksanaan PIP per 16 Agustus 2017, dana PIP ditujukan pada17.927.308anak. Sampai kini, dana untuk 8,8 juta anak atau 47 persen dari total sasaran penerima dana PIP telah disalurkan.

“Sebanyak25,03persen telah dicairkan oleh2.091.961siswa yang berhak,” kata Muhadjir dalam diskusi media Forum Merdeka Barat sembilan (FMB9), di ruang Roeslan Abdulgani, kantor Kementerian Komunikasi dan Informasi.

Demi meningkatkan mutu pendidikan di tanah air, pemerintah juga mempunyai strategi lain Dari besaran budget fungsi pendidikan dalam RAPBN 2018 yang mencapai Rp440,9triliun, alokasi dibagi atas uang pusat Rp146,6 triliun, transfer daerah Rp279,3triliun, dan pembiayaan Rp 15 triliun.

Dari total belanja pusat anggaran fungsi pendidikan, 9,1 persen di antaranya dikenal sebagai anggaran Kemendikbud atau sebesar Rp empat puluh koma nol sembilan triliun.

Pemerintah pusat akan membelanjakan anggaran sebesar Rp7,663,6 miliar guna untuk meningkatkan dan menjamin mutu pendidikan. Di antaranya akreditasi sekolah, laboratorium dan ruang praktik, perpustakaan, usaha kesehatan sekolah (UKS), peralatan pendidikan, dan pengembangan karakter.

Selain itu, sebesar Rp3,497,6 miliar untuk kenaikan akses pendidikan, berupa rehabilitasi, pembangunan USB dan RKB, dan revitalisasi. Kemudian, penguatan vokasi dialokasikan senilai Rp1,791,1 miliar serta penguatan substansi pendidikan dan kebudayaan sebesar Rp475,2 miliar.

Pemerintah juga mempunyai target prioritas. Di antaranya, pada 2018 KIP menjangkau17.927.308anak, sertifikasi dua puluh lima ribu guru, pembangunan tujuh puluh tiga unit sekolah baru, pembangunan 4,904 ruang kelas baru, dan rehabilitasi 21.287ruang kelas.